Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi

Sejarah berdirinya lambaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (Constitutional Court) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan leh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.15 Dengan disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 tersebut maka dalam upaya menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan untuk sementara MA-lah yang menjalankan fungsi MK merujuk pada Pasal 3 Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat.

Kemudian diikuti oleh DPR yang membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi dan akhirnya disahkan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2003 oleh Presiden. Pada tanggal 15 Agustus 2003 Presiden melalui KEPRES Nomor 147/M Tahun 2003 memilih para hakim konstitusi diteruskan oleh pelantikan dan sumpah jabatan di Istana Negara pada 16 Agustus 2003. Selanjutnya pekerjaan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman Negara dimulai ketika pada tanggal 15 Oktober 2003 dimana pada saat itu MA melimpahkan perkara yang semestinya ditangani oleh MK.

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga Negara yang terbentuk setelah amandemen UUD 1945, merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Pasal 1 UU No. 24 tahun 2004).16 Ini artinya MK sebagai salah satu lembaga yudikatif di Indonesia yang posisinya dapat di sejajarkan dengan MA. Menurut Moh. Mahfud MD, “Maksud pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia yang paling pokok adalah menjaga agar tidak ada UU yang bertentangan dengan UUD dan kalau itu ada, maka MK dapat membatalkannya”.17 Dapat dikatakan bahwa MK diperlukan untuk mengawal konstitusi terutama untuk menjaga agar tidak ada UU yang melanggar UUD.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mengingat posisi MK yang sejajar dengan MA maka tentunya lembaga ini tentunya tidak dapat dipandang sebelah mata, maka dari itu wewenang yang diberikan kepada MK berpengaruh luas dan memiliki kekuatan hukum yang sangat besar. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

  • Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945
  • Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
  • Memutus pembubaran Partai Politik
  • Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.18
  • Kewajiban Mahkamah Konstitusi

Selain mendapat kewenangan, MK juga memproleh kewajiban seperti yang tertera dalam ketentuan Pasal 24C Ayat (2) 1945 jo. Pasal 10 Ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, “MK wajib memeriksa, mengadili dan memutus terhadap pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wapres telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945”. Dugaan pelanggaran adalah semisal Presiden/Wapres telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan kepada Negara, penyuapan, korupsi, tindak pidana berat lainnya, ataupun perbuatan tercela yang dapat merendahkan martabat Presiden/Wapres.

Susunan Keanggotaan Mahkamah Konstitusi

Dalam struktur Mahkamah Konstitusi terdapat tiga pranata (institusi), yaitu hakim konstitusi, secretariat jenderal, dan kepaniteraan. Pasal 7 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan; “Untuk kelancaran pelaksanan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah sekrerariat jenderal dan kepaniteraan.”19 Di ketuai oleh seorang hakim konstitusi yang merangkap anggota, seorang wakil ketua juga mrangkap anggota dan tujuh orang anggota hakim MK. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi, untuk periose jabatan tiga tahun.


Baca Juga :