Badan Yudikatif di Indonesia

Badan Yudikatif di Indonesia

Badan Yudikatif di Indonesia

Badan Yudikatif di Indonesia

Kekuasaan kehakiman yang merdeka

merupakan salah satu prinsip penting bagi bangsa Indonesia yang menamakan dirinya sebagai suatu Negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak mana pun dan dalam bentuk apa pun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan.4

Memasuki era reformasi, Indonesia melakukan perubahan pada badan Yudikatifnya. Perubahan ini dianggap sejalan dengan dengan amandemen pada UUD 1945, Bab IX, tentang kekuasaan kehakiman pasal 24, ayat 2, menetapkan bahwa Badan Yudikatif yang menjalankan kekuasaan kehakiman adalah sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkugan umum , agama, militer, TUN dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Wewenang Badan Yudikatif, menurut UUD 1945 Pasca Amandemen, adalah sebagai berikut :

  1. Mahkamah Agung : mengadili Kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang (pasal 24A, ayat 1)
  2. Mahkamah Konstitusi : berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, sengketa lembaga Negara, memutus pembubaran partai politik, dan perselisihan tentang hasil pemilu (pasal 24C, ayat 1)
  3. Komisi Yudisial : berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim (Pasal 24B, ayat 1).

Sumber: https://airborn.co.id/instagram-uji-fitur-repost-dan-stiker-gif/