Prosedur Penyusunan RKA

Prosedur Penyusunan RKA

RKA-SKPD dan RKA-PPKD merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang memuat rencana target pendapatan dan rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian obyek pendapatan dan belanja dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya sebagai dasar penyusunan APBD.

RKA-SKPD memuat rincian anggaran pendapatan, belanja menurut program dan kegiatan serta memuat informasi tentang urusan pmerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.

RKA-PPKD merupakan dokumen rencana kerja dan anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku SKPKD. RKA-PPKD memuat rincian pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah, serta rincian belanja tdak langsung yang terdiri dari belanja bunga, subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota,

Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/ Pemdes/Parpol dan Belanja tidak terduga, rincian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

  1. a)Proses Penyusunan RKA

1)      Prosedur Penyusunan RKA-SKPD

  1. RKA-SKPD dibuat oleh Kepala SKPD mengacu kepada Nota Kesepakatan KUA dan PPAS antara Pemerintah Daerah dengan DPRD
  2. Berdasarkan surat edaran gubernur, kepala SKPD menyusun RKA-SKPD dan kepala SKPKD menyusun RKA-PPKD
  3. Dalam penyusunan RKA dilengkapi dengan daftar rincian program dan kegiatan dan dokumen pendukung lainnya.
  4. RKA-SKPD disusun menggunakan bantuan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD)
  5. Untuk program dan kegiatan yang didanai dari DAK dibuat dalam RKA tersendiri
  6. SKPD menyusun rancangan anggaran kas bulanan dan triwulan bersamaan dengan penyusunan RKA untuk mempermudah input ke dalam SIPKD

Gbr.1 bagan alir penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD

Teknis Penyusunan RKA

  1. Pendapatan Daerah

Tata cara pencantuman anggaran pendapatan pada RKA-SKPD dan RKA-PPKD adalah sebagai berikut:

  1. a)Pendapatan Asli Daerah
  • Menampung penganggaran penerimaan kas umum daerah pada SKPD pemungut berupa pajak darah, retribsi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
  • Pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang ditransfer langsung ke kas daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan pada SKPKD
  • Retribusi daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dibawah penguasaan pengguna anggaran/pengguna barang dianggarkan pada SKPD
  1. b)Dana Perimbangan
  • Pendapatan yang besumber dari dana perimbangan dianggarkan oleh SKPD pada RKA PPKD berdasarkan Perpres, apabila PEraturan yang mengatur alokasi pendapatan belum ada maka target pendapatan berdasarkan tahun sebelumnya.
  1. c)Lain – lain pendapatan yang sah
  • Pendapatan yang dianggarkan oleh SKPKD pada RKA – PPKD.

Sumber: https://www.gurupendidikan.co.id/usaha-barbershop/