Belanja Daerah

Belanja Daerah

a)Belanja tidak langsung

Dianggarkan sebesar jumlah plafon anggaran sementara belanja tidak langsung masing-masing SKPD yang tercantum dalam rancangan PPAS Tahun Anggaran 2017 dengan perhitungan sebagai berikut :

Gaji dan Tunjangan Pegawai dihitung berdasarkan jumlah pegawai SKPD dikali 14 bulan ditambah acress 2,5%

  1. b)Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
  1. c)Belanja      Penerimaan      Lainnya untuk Gubernur/Wakil Gubernur berupa Penunjang operasional Gubernur/Wakil Gubernur dianggarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.
  2. d)Perhitungan tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD berdasarkan pengelompokan tunjangan komunikasi pimpinan dan anggota DPRD berdasarkan          kemampuan keuangan daerah. (PP 21/2007), dianggarkan pada pos Sekrtariat DPRD.
  3. e)Tambahan Penghasilan PNS diberikan kepada Pegawai Negri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam rangka prestasi kerja motivasi kerja dan kesejahteraan umum pegawai berdasarkan pertimbangan objektif, kewajaran dan kemampuan keuangan daerah.

Bentuk tambahan penghasilan pegawai di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan telah disetujui oleh DPRD.

  1. f)Gaji dan Tunjangan agar dihitung dengan cermat, untuk menghindari kekurangan gaji atau sisa yang cukup besar pada akhir tahun anggaran.
  2. g)Iuran BPJS Kesehatan dihitung sebesar 3% dari jumlah Gaji Pokok dan Tunjangan Keluarga.
  3. h)Iuran  BPJS  Ketenagakerjaan  dihitung  sebesar  0,54% dari jumlah Gaji Pokok Terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 0,24% dan Jaminan Kematian sebesar 0,3%
  4. i)Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pempinan dan Anggota DPRD dihitung sebesar 3% dari gaji pokok/uang representasi dan tunjangan keluarga serta dialokasikan pada rincian obyek iuran BPJS kesehatan. Penyediaan anggaran di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.
  5. j)Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Hibah dan Bansos dalam bentuk uang, Belanja Bagi Hasil kepada Kab/kota, Bantuan keuangan kepada pemerintah kab/kota/pemdes/parpol dan belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPKD.

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial berupa uang dianggarkan berdasarkan yang tercantum pada rancangan PPAS dan telah diveifikasi oleh SKPD yang ditunjuk oleh Gubernur dan dirinci penerima dan nominal bantuannya.

  1. k)Penganggaran belanja bagi hasil kepada Kab/Kota berdasarkan targt Pajak yang ditetapkan sebagai pendapatan.
  2. l)Penganggaran Bantuan keuangan kepada pemerintah Kab/kota/pemdes dan parpol berdasarkan yang telah tercantum dalam KUA-PPAS
  3. m)Belanja Bagi Hasil Pajak dianggarkan dengan memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah TA. 2017. sesuai ketentuan yang berlaku dan memperhitungkan kekurangan tahun anggaran sebelumnya.
  4. n)Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam APBD TA. 2017.
  5. o)Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
  6. p)Apabila terdapat selisih lebih antara plafon anggaran sementara belanja tidak langsung dalam rancangan PPAS dengan perhitungan belanja, maka selisih lebih tersebut digunakan untuk menurunkan defisit anggaran.
  7. q)Apabila terdapat selisih kurang antara plafon anggaran sementara belanja tidak langsung dalam rancangan PPAS dengan perhitungan belanja, maka selisih kurang tersebut akan diperhitungkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Sumber: https://www.gurupendidikan.co.id/jasa-penulis-artikel/