Mencari Solusi Untuk Kebutuhan Infrastruktur

Mencari Solusi Untuk Kebutuhan Infrastruktur

Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, yang dianggap masih sangat kontroversi serta cenderung lebih menguntungkan pihak penguasa dan pemilik modal besar dibandingkan dengan masyarakat kecil. Saat ini dibanjiri oleh berbagai proyek properti dalam skala besar, tetapi sangat kering dalam pembangunan infrastruktur kotanya. Dampaknya, Jakarta semakin padat dengan kekumuhan. Lalulintas yang amburadul, terjadinya genangan air dan kemacetan jika hujan turun, serta masalah banjir yang tidak pernah tuntas diatasi. Kemiskinan infrastruktur telah menambah beban biaya hidup warga akibat berbagai kerusakan dan tidak berfungsimya sistem pelayanan infrastruktur untuk kehidupan yang layak di perkotaan.

Belajar dari berbagai kegaglan atau penundaan beberapa proyek pembangunan infrastruktur di Jakarta, seperti banjir kanal timur (BKT) yangtelah 30 tahun direncanakan, penataan bantaran sungai untuk mengatasi masalah banjir, pembangunan rumah susun yang tidak pernah mencapai target, serta kasus “ bangun rumah dan warung “ di jalur jalan tol jakarta (JORR) memberikan pelajaran bahwa persoalan lahan atau tanah adalah “wilayah sensitif” yang dapat membawa dampak kontroversi dan negatif dalam berbagai persoalan yang terkait dengan masyarakat di dalamnya.

Peningkatan nilai lahan yang semakin mahal sebagai dampak pesatnya pertambahan penduduk telah mendorong terjadinya penyimpangan (deviasi) pada tata ruang kota, antara lain perubahan tata guna lahan, pengalihan (konversi) fungsi jalan, peningkatan pemakaian laham ilegal, dan penurunan ruang terbuka hijau (RHT). Penyimpangan tata ruang ini terjadi secara legal baik yang difasilitasi oleh pemerintah maupun ilegal yang dilakukan masyarakat dan swasta.

Dampak penyimpangan dan alih fungsi lahan

Dampak penyimpangan dan alih fungsi lahan akan menjadi beban kota untuk mempersiapkan infrastruktur pendukungnya. Target perencanaan wilayah pelayanan telah berubah fungsi sehingga kebutuhan dan jenisinfrastrukturnya turut berubah. Perubahan ini akan berdampak terhadap komponen biaya ganti rugi dan biaya investasi serta siapa yang harus bertanggung jawab untuk membangunnya.

Tingginya arus urbanisasi dan kecenderungan terjadinya pola pembangunan permukinan yang horizontal akan semakin mendorong tingginya nilai ganti rugi lahan yang harus dikleluarkan oleh pemerintah jika harus membangun jaringan infrastruktur kotanya.

Jika mengacu pada kemampuan keuangan, sangat sulit dibayangkan akibat faktor keterbatasan dna dan tingginya kompleksitas persoalan kota disertai tuntutan, harus menyediakan infrastruktur yang memadai untuk berbagai kepentingan investasi. Kontroversi untuk siapa kita membangun selalu menjadi bahan perdebatan. Sementara sistem administrasi pertanahan tidak pernah dibenahi secara optimal.

Sebagai kepentingan sebagian masyarakat tanpa pembatasan, dikhawatirkan akan menimbulkan terjadinya penafsiran secara luas antara pemerintah dan masyarakat. Jika penafsiran kepentingan umum ini tetap tidak jelas, akan muncul berbagai aspek penafsiran tentang hakikat kepemilikan tanah dan tujuan pemanfaatannya, antara lain :

  • Aspek pandangan tentang arti tanah itu untuk apa?
  • Aspek penguasaan, tanah itu untuk siapa, hak apa yang melekat didalamnya, dan bagaimana pelepasan hak itu bisa terjadi
  • Aspek manajerial, bagaimana mekanisme pengelolahan tanah di perkotaan dilakukan, pemanfaatannya untuk apa, investasi atau konservasi
  • Aspek politik, siapa yang menentukan hak atas tanah, siapa yang menentukan pola pengelolaannya, bila ada konflik bagaimana proses pengambilan keputusan perihal kasus tanah tersebut.

Harus diakui untuk sepenuhnya mengimplementasikan bagi pembangunan infrastruktur kota masih mempunyai kendala. Masalah utama yang harus dipecahkan, terletak dari kekosongan terhadap strategi pembangunan perkotaan. Tata ruang kota yang menjadi acuan untuk pembangunan infrastruktur kota jarang dijadikan sebagai bahan rujukan bersama. Penyusunan rencana kota cenderung tak banyak melibatkan masyarakat atau kurang aspiratif sehingga kota kehilangan visi pengembangannya. Faktor lain yang harus dibenahi adalah lemahnya kesiapan kelembangaan dan tumpang tindihnya kepentingan masing-masing instansi.

Selain itu, kepemimpinan dalam pengelolaan infrastruktur kota menjadi sangat penting. Kata kunci untuk penuntasan kebutuhan infrastruktur jakarta adalah apakah pembangunannya akan membantu memecahkanpersoalan sosial ekonomi masyarakat hingga masalah hak asasi manusianya, atau hanya menambah beban baru dengan cara meminggirkan mereka.

Baca juga: