keppres nomor 55 tahun 1993 pasal 13 ada 5 bentuk ganti rugi yaitu

keppres nomor 55 tahun 1993 pasal 13 ada 5 bentuk ganti rugi yaitu

keppres nomor 55 tahun 1993 pasal 13 ada 5 bentuk ganti rugi yaitu

keppres nomor 55 tahun 1993 pasal 13 ada 5 bentuk ganti rugi yaitu

keppres nomor 55 tahun 1993 pasal 13 ada 5 bentuk ganti rugi yaitu
keppres nomor 55 tahun 1993

 

Berkaitan dengan bentuk ganti rugi, dalam keppres nomor 55 tahun 1993 pasal 13 ada 5 bentuk ganti rugi yaitu:

  1. uang;
  2. tanah pengganti;
  3. pemukiman kembali;
  4. gabungan dari dua atau lebih untuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c; dan
  5. bentuk lain yang di setujui oleh pihak pihak yang bersangkutan

dengan dikeluarkannya perpres nomor 36 tahun 2005 maka ada 3 bentuk ganti rugi yaitu:

  1. uang;
  2. tanah pengganti;
  3. pemukiman kembali;

kemudian diubah lagi dengan dikeluarkannya perpres nomor 65 tahun 2006, bentuk ganti rugi yaitu:

  1. uang;dan /atau
  2. tanah pengganti;dan/atau
  3. pemukiman kembali; dan/atau
  4. gabungan dari dua atau lebih untuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c;
  5. bentuk lain yang di setujui oleh pihak pihak yang bersangkutan

pada perpres nomor 36 tahun 2005 dijelaskan mengenai bila pemegang tidak menghendaki bentuk  ganti rugi, tidak dijelaskan dalam keppres nomor 55 tahun1993

ketentuan pada pasal huruf a keppres nomor 55 tahun 1993 di ubah dengan dikeluarkannya perpres nomor 36 tahun 2005 yang berbunyi seperti yang dijelaskan pada pasal 15 huruf a tersebut, kemudian diubah lagi dengan dikeluarkannya perpres nomor 65 tahun 2006 bunyinyaseperti yang dijelaskan pada pasal 25 huruf a perpres tersebut

Ditambahkannya pasal baru pada perpres 65 tahun 2006 antara pasal 18 dan pasal 19 dari  perpres 36 tahun 2005 menjadi 18A yang berbunyi sebagai berikut:   “Apabila yang berhak atas tanah atau benda benda yang ada diatas haknya dicabut tidak bersedia menerima ganti rugi sebagaimana ditetapkan dalam keputusan presiden, karena dianggap jumlahnya kurang layak, maka yang bersangkutan dapat meminta banding kepada pengadilan tinggi agar menetapkan ganti rugi sesuai UU nomor 20 tahun 1961 tentang pencabutan hak hak atas tanah dan benda benda yang ada diatasnya dan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1973 tentang acara penetapan ganti kerugian oleh pengadilan tinggi sehubungan dengan pencabutan hak hak atas tanah dan benda benda yang ada diatasnya”.

Sumber : https://indianapoliscoltsjerseyspop.com/