Kemendikbud Kebut Draft Perpres Sekolah Lima Hari

Kemendikbud Kebut Draft Perpres Sekolah Lima Hari

Kemendikbud Kebut Draft Perpres Sekolah Lima Hari

Kemendikbud Kebut Draft Perpres Sekolah Lima Hari
Kemendikbud Kebut Draft Perpres Sekolah Lima Hari

JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) langsung tancap gas menyiapkan materi peraturan presiden (perpres) sekolah lima hari. Kemarin, Mendikbud Muhadjir Effendy menggelar rapat pimpinan.

Menariknya rapat pimpinan internal Kemendikbud itu menghadirkan Ketum MUI KH Ma’ruf Amin. Hasilnya Kemendikbud berupaya secepatnya membahas draft perpres untuk dibahas bersama kementerian lain.

Ma’ruf mengatakan, sepakat dengan penanaman pendidikan karakter. ”Bahkan sejak usia dini,” jelasnya. Dia mengatakan Kemendikbud harus mencari formulasi supaya gagasan penerapan pendidikan karakter bisa diterima oleh masyarakat luas. Dia mengatakan, upaya Mendikbud sudah bagus. Namun sayang teknisnya belum tertuang dalam Permendikbud 23/2017 tentang Hari Sekolah.

Dia mengungkapkan, arahan Presiden jangan sampai upaya mulia menanamkan pendidikan

karakter justru menuai polemik di masyarakat. Sehingga pembahasan draft Perpres harus komperhensif. Menerima masukan dari Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, maupun ormas-ormas kegamaan.

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad menyampaikan gambaran kolaborasi sekolah dengan madrasah diniyah. Dia mengatakan, madrasah diniyah yang bisa berkolaborasi nanti harus yang terdaftar di Kemenag. Kemudian harus madrasah yang menjalankan kurikulum Kemenag. ”Jangan sampai madrasah mengajarkan radikal ditarik ke sekolah,” katanya.

Mendikbud di era Kabinet Indonesia Bersatu II Mohammad Nuh mengatakan,

gagasan penguatan karakter sangat baik. Hanya saja jangan lantas sekolah delapan jam sehari jadi cara satu-satunya. Menurut dia semua pihak sepakat dengan penguatan pendidikan karakter. ”Yang bikin geger kan full day school atau sekolah lima harinya itu,” tuturnya.

Nuh mengatakan peluang besar gagasan penguatan pendidikan karakter itu baru terlaksana di tahun ajaran 2018/2019. Dia mengingatkan setahun kemudian masuk tahun politik 2019. Dia khawatir gagasan penguatan pendidikan karakter melalui sekokah delapan jam hanya berumur setahun. Sebab di kabinet 2019-2024 bisa jadi keluar kebijakan baru lagi.

”Dari pada energi habis untuk polemik, lebih baik cari cara yang efektif untuk

menanamkan karakter pada siswa,” jelasnya. Dia mengatakan, penanaman karakter tidak musti ada wujudnya. Apakah itu melalu penambahan jam belajar atau kegiatan-kegiatan ekstra. Guru semua mata pelajaran juga bisa menyisipkan muatan pendidikan karakter.

 

Sumber :

https://rollingstone.co.id/