Mahasiswa Milenial Harus Terus Membangun Sikap Kritis

Mahasiswa Milenial Harus Terus Membangun Sikap Kritis

Mahasiswa Milenial Harus Terus Membangun Sikap Kritis

Mahasiswa Milenial Harus Terus Membangun Sikap Kritis
Mahasiswa Milenial Harus Terus Membangun Sikap Kritis

Demi bangsa dan negara Indonesia di masa depan, mahasiswa milenial harus terus belajar

membangun sikap kritis terhadap situasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan membangun budaya kritis, mahasiswa yang merupakan agen perubahan, dapat mempersiapkan bangsa Indonesia untuk mampu menghadapi ancaman dari kekuatan-kekuatan besar dunia di masa mendatang.

Sikap kritis itu harus dimulai dengan mengikuti berbagai perubahan atau fenomena yang terjadi di tanah air dan mengungkapkan kekritisannya secara logis yakni menggunakan data. Bersuara keras di jalan tidak memiliki dampak berarti jika yang disuarakan tidak berdasarkan data yang valid dan logis.

Demikian diungkapkan konsultan komunikasi publik, AM Putut Prabantoro di hadapan para mahasiswa

Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Bakrie (FEIS UB) dalam diskusi bertemakan “Mencermati Komunikasi Politik Indonesia” di Jakarta, Rabu (12/12). Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (14/12), Putut mengatakan, komunikasi politik itu tidak dapat dilihat hanya sebagai bagian dari komunikasi.

Komunikasi politik, ujarnya, harus selalu dilihat sebagai cara-cara yang dilakukan setiap pelakunya dalam mencapai tujuan, yakni memenangkan pertarungan politik. Kemenangan pertarungan politik itu akan berujung pada terpenuhinya kepentingan orang atau kelompok tersebut yang dapat berupa kekuasaan, diterimanya aspirasi atau nilai-nilai yang ditawarkan.

“Komunikasi politik itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, berunjuk rasa, berdebat di DPR,

memasang pamflet atau baliho di jalan-jalan. Dalam komunikasi politik, selalu ada kepentingan yang akan dimenangkan atau dipertaruhkan dan tidak selalu kepentingan pihak yang menyuarakan. Hanya saja, kalau kita lihat pada saat sekarang, komunikasi politik yang terjadi sering mengabaikan akal sehat, data dan budaya lokal bahkan meninggalkan sikap kesantunan yang sebenarnya merupakan jati diri bangsa,” ujar alumnus PPSA XXI Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) 2017 itu.

Menurut Putut, mahasiswa di mana pun dikenal sebagai agen perubahan (agent of change). Penyebutan ini muncul karena biasanya mahasiswa menghadapi kenyataan baru dalam periode hidupnya. Sebagai orang baru dalam kehidupan nyata, mahasiswa memiliki idealisme dari mata kuliah yang dipelajari.

Idealisme tersebut ternyata tidak sesuai dengan nilai-nilai yang muncul dalam praktik-praktik dunia nyata. Sehingga dalam konteks ini, pertemuan antara nilai idealisme dan nilai-nilai praktik dunia nyata, memunculkan sikap kritis yang merupakan hasil dari konflik idealisme.

“Bagi mahasiswa Indonesia, seharusnya nilai kritis itu berangkat dari praktik hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bertitik tolak dari empat konsensus dasar yakni Pancasila, NKRI, UUD NRI 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga, politik di Indonesia harus diartikan sebagai cara sebuah bangsa mengatur hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang semuanya bertumpu dari keempat konsensus dasar. Jika dalam praktik politik di Indonesia ternyata ada yang ke luar dari keempat konsensus dasar itu, mahasiswa Indonesia harus kritis dan peka,” ujarnya.

 

Baca Juga :