KPK : Pengadaan Barang dan Jasa Merupakan Titik Rawan Pidana

KPK Pengadaan Barang dan Jasa Merupakan Titik Rawan Pidana

KPK : Pengadaan Barang dan Jasa Merupakan Titik Rawan Pidana

KPK Pengadaan Barang dan Jasa Merupakan Titik Rawan Pidana
KPK Pengadaan Barang dan Jasa Merupakan Titik Rawan Pidana

JAKARTA-Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konferensi pers di gedung KPK,

Selasa (6/3/2018), di Jakarta mengatakan pengadaan barang dan jasa merupakan titik paling rawan pidana korupsi. “Upaya kami dari memperbaiki sistemnya kemudian mempercepat kelembagaannya, yaitu unit layanan pengadaan,” katanya.

Menurutnya, selama ini ULP kan masih rawan diintervensi. Ke depan, dimungkinkan ada lembaga yang lebih independen untuk pengadaan barang dan jasa.

Lebih lanjut kata dia, pengawasan pengadaan barang dan jasa salah satu hal yang didorong dalam fungsi pengawasan internal pemerintah. Ini adalah kerja sama antara KPK, LKPP, dan pemerintah daerah secara keseluruhan dalam rangka koordinasi dan supervisi pencegahan.

“Saya lihat banyak kepala daerah bermasalah terkait dengan tender barang dan jasa

, kami bisa memperbaiki. Mudah-mudahan nanti kalau semuanya sudah baik, minimal kami tekan seminimal mungkin korupsi pengadaan barang dan jasa,” tuturnya.

Sementara itu dalam kesempatan sama, Kepala LKPP Agus Prabowo menyatakan tingkat reformis seorang Kepala Daerah bisa dilihat dari kacamata pengadaan barang dan jasa di daerahnya.

“Indikatornya dua. Satu lembaga unit pengadaan yang mandiri, sejauh mana kita lihat ada intervensi-intervensi atau tidak. Yang kedua, menjalankan e-Katalog ini. Jadi yang namanya janji kampanye, kita lihat bagaimana dia mengeksekusi pengadaan,” katanya.

Pihaknya ingin mengubah paradigma pengadaan barang dan jasa yang sebelumnya

itu bersandar kepada tender menjadi mekanisme pasar untuk mengejar “value for money”. Adapun beberapa “tools” yang sudah dibangun oleh LKPP, yaitu e-Katalog nasional dan e-Katalog lokal untuk masing-masing daerah.

Ia mengungkapkan jika nanti e-Katalog tersebut sudah bisa digunakan di daerah-daerah itu maka pasar pengadaan akan samakin semarak, capat, mudah, dan tetap akuntabel.

“Dari 10 tadi, sudah terlihat Provinsi Jateng sangat semangat, Jabar sangat semangat, Kota Semarang malah sudah duluan dan yang lainnya menyusul. Jadi intinya, LKPP mengajak melakukan inovasi pengadaan melalui pendekatan pasar,” ucapnya.

 

Baca Juga :