MODIFIKASI KURIKULUM DAN PROGRAM PEMBELAJARAN INDIVIDUAL

MODIFIKASI KURIKULUM DAN PROGRAM PEMBELAJARAN INDIVIDUAL

PROGRAM PEMBELAJARAN INDIVIDUAL
PROGRAM PEMBELAJARAN INDIVIDUAL

 

Pendahuluan

Pada hakekatnya semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Melalui pendidikan, seluruh potensi anak didik dapat digali dan dikembangkan secara optimal. Baik anak didik yang normal maupun berkebutuhan khusus. Hal ini bertemali dengan amanat UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 tentang hak dan kewajiban setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan UU nomor 20 tahun 2003 pasal 5 ayat 1 tentang hak setiap warga negara memperoleh pendidikan yang bermutu. Dengan demikian tidak ada alasan untuk meniadakan pendidikan anak berkebutuhan khusus (ABK), apalagi menelantarkan ABK dalam memperoleh pendidikan.

Peserta didik berkebutuhan khusus memiliki hambatan dalam mengikuti pembelajaran, hambatan itu bervariasi, mulai dari gradasi yang paling berat sampai dengan yang paling ringan. Bagi peserta didik yang memiliki hambatan berat, mereka dapat dididik di sekolah khusus atau Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB). Sedangkan mereka yang memiliki hambatan belajar pada gradasi sedang dan ringan dapat dididik di sekolah umum/sekolah regular, dengan persyaratan tertentu. Pendidikan bagi ABK di sekolah umum/sekolah regular disebut sekolah inklusif.

Setiap anak hakekatnya berbeda satu dengan yang lain, baik kemampuan di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Kenyataan ini mengharuskan pendidik perlu mempertimbangkan perbedaan-perbedaan peserta didik ketika mengembangkan kurikulum dan merancang pembelajaran. Kurikulum yang digunakan di sekolah inklusif tentu tidak hanya kurikulum umum/regular. Karena kurikulum regular hanya cocok untuk anak normal dan memiliki kemampuan homogen. Bagi ABK di sekolah inklusif seharusnya menggunakan kurikulum khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan individual peserta didik ABK.


  • Modifikasi Kurikulum

Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) pada pasal 1 butir 19 disebutkan bahwa Kurikulum adalah: (1) seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan (2) bahan pelajaran, serta (3) cara yang digunakan sebagai pedoman penye­leng­­garaan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiaya­an dan penilaian pendidikan. Dua dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 (UU 20/2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 (PP 19/2005) tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan kurikulum pada KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada SI dan SKL serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Selain dari itu, penyusunan KTSP juga harus mengikuti ketentuan lain yang menyangkut kurikulum dalam UU 20/2003 dan PP 19/2005.

Dalam konteks sekolah inklusif maka KTSP akan tidak hanya satu macam, karena keberadaan anak berkebutuhan khusus di sekolah tersebut. Artinya di samping ada KTSP yang dikembangkan dengan mengacu pada Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang terdapat dalam SI dan SKL, juga mengembangkan program pembelajaran individual (PPI) atau IEP (Individualized Educational Program) yang dikembangkan mengacu pada kurikulum khusus yang memuat standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk satuan pendidikan dasar yang masih harus dikembangkan.

Di sekolah inklusif terdapat (1) kurikulum regular atau KTSP yang dikembangkan berpedoman pada standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) yang dikembangkan BSNP, dan (2) IEP (Individualized Educational Program) atau PPI (Program Pembelajaran Individual) yang dikembang­kan berdasarkan ”Kurikulum Khusus” atau ”Kurikulum Modifikasi”.

Mengingat kurikulum khusus atau untuk sekolah inklusif belum ada, maka kurikulum modifikasi tersebut perlu dikembangkan.. Kurikulum modifikasi yang dimaksud terutama modifikasi isi kurikulum meliputi penyesuaian Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SK KD). Berdasarkan hasil penelitian (A.Salim Choiri, dkk, 2008), telah berhasil memodifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar lima mata pelajaran, meliputi Mata Pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS untuk SD/MI. Masing-masing SK KD ke lima mata pelajaran SD/MI tersebut, dikaji berdasarkan substansi keilmuan dan kemudian dilakukan pengurangan pada bagian-bagian tertentu untuk disesuaikan dengan kemampuan dan hambatan yang dialami peserta didik tingkat ringan dan sedang.


Hasil modifikasi isi kurikulum secara singkat tersaji dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1:

Ringkasan Hasil Modifikasi SK-KD Untuk Anak Dengan Hambatan Belajar Ringan

 

Mata Pelajaran SK-KD Lama SK-KD Modifikasi Prosentase
1. Bahasa Indonesia SK 48 buah

KD 122 buah

SK 48 buah

KD 97 buah

79.56%
2. I P A Sk : 42 Buah

Kd: 120 Buah

Sk : 42 Buah

Kd: 95 Buah

79.1%
3. I P S SK 13 buah

KD 48 buah

SK 13 buah

KD 38 buah

79,16%
4. PKN SK 24 buah

KD 58 buah

SK 24 buah

KD 47 buah

81,034%
5. Matematika Sk 36 Buah

Kd 123 Buah

SK 36 Buah

KD 98 Buah

79,67%

 

Tabel 2:

Ringkasan Hasil Modifikasi SK-KD Untuk Anak Dengan Hambatan Belajar Sedang

 

MATA PELAJARAN SK-KD LAMA SK-KD MODIFIKASI PROSENTASE
1. Bahasa Indonesia SK 48 buah

KD 122 buah

SK 48 buah

KD 72 buah

59.01%
2. I P A Sk : 42 Buah

Kd: 120 Buah

Sk : 42 Buah

Kd: 77 Buah

64,1%
3. I P S SK 13 buah

KD 48 buah

SK 13 buah

KD 28 buah

58.3%
4. PKN SK 24 buah

KD 58 buah

SK 24 buah

KD 36 buah

62.067%
5. Matematika Sk 36 Buah

Kd 123 Buah

SK 36 Buah

KD 80 Buah

65%

 

Standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum modifikasi akan menjadi arah dan landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, dengan mempertimbangkan kemampuan individual peserta didik. Hasilnya dituangkan dalam IEP atau PPI yang dikembangkan oleh Guru Pendidikan Khusus (GPK) serta petugas lain yang terkait.


  1. Program Pembelajaran Individual

Program pembelajaran individual (PPI) adalah suatu program pembelajaran yang disusun untuk membantu peserta didik yang berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuannya. Program ini terbagi atas dua (2) hal yaitu : Program jangka panjang dan program jangka pendek (Sunardi, 2003). Dalam program pembelajaran individual, mencakup kurikulum dan penempatan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus, serta berbagai aspek yang terkait orang tua dan lembaga yang terkait (Amin,1995).

Dengan demikian program pembelajaran individual merupakan model layanan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus yang belajar bersama anak normal di sekolah reguler. PPI dikembangkan khusus untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus, yang penyusunannya melibatkan guru, orang tua dan para ahli yang terkait. Di dalam PPI menyatakan di mana anak berada, ke mana tujuannya, bagaimana mencapai tujuan itu, dan bagaimana menyatakan pencapaian tujuan tersebut. Dengan demikian PPI dikembangkan dengan mencocokkan antara kemampuan dengan kebutuhan anak (Sunardi, 2003).

Biasanya dalam satu tahun pelajaran pelaksanaan program pembelajaran individual dibagi dalam beberapa periode. Periode ini bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan, misalnya tiga (3) bulan sekali. Periode ini sifatnya fleksibel sehingga apabila memungkinkan adanya perubahan terhadap pelaksanaan program pembelajaran individual, maka guru dapat melakukan perubahan sehingga dapat membantu peserta didik berkebutuhan khusus walaupun periode tersebut belum berakhir. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan PPI telah berhasil atau belum, maka perlu diadakan evaluasi.

Format PPI disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sekolah masing-masing, namun ada komponen baku yang harus ada dalam suatu PPI yaitu : informasi data siswa dan tingkat kemampuan siswa. Sebelum PPI disusun oleh guru dan tim, maka diperlukan informasi yang holistik mengenai perkembangan peserta didik, terutama pada awal lima (5) tahun pertama kehidupannya. Informasi ini diperoleh melalui proses identifikasi awal dan asesmen, kemudian dianalisis dalam suatu data tertulis. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat menyusun suatu profil peserta didik. Profil peserta didik itu berisi tentang biodata peserta didik.


Baca Juga :